Bagaimana Lembaga Keuangan Mikro Membantu Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

  Kemiskinan adalah salah satu masalah utama yang dihadapi oleh banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada September 2020, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,42 juta orang atau 9,78 persen dari total penduduk. Angka ini meningkat dibandingkan dengan Maret 2020 yang sebesar 9,22 persen atau 24,79 juta orang.

Salah satu upaya untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan memberdayakan masyarakat miskin melalui usaha mikro. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria antara lain: memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300 juta.

Usaha mikro memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia karena dapat menyerap banyak tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menggerakkan roda perekonomian. Namun, usaha mikro juga menghadapi berbagai kendala, salah satunya adalah masalah permodalan. Banyak usaha mikro yang kesulitan mendapatkan akses keuangan dari lembaga keuangan formal seperti bank karena syarat-syarat yang ketat, biaya yang tinggi, dan jaminan yang sulit dipenuhi.

Oleh karena itu, lembaga keuangan mikro (LKM) menjadi salah satu solusi alternatif untuk memberikan layanan keuangan yang mudah, cepat, dan terjangkau bagi usaha mikro. LKM adalah lembaga keuangan yang menyediakan berbagai produk dan jasa keuangan seperti kredit, tabungan, asuransi, dan remitansi kepada masyarakat berpenghasilan rendah atau usaha mikro yang tidak dilayani oleh lembaga keuangan formal.

Cara LKM dalam Membantu Mengatasi Kemiskinan

LKM dapat membantu pengentasan kemiskinan dengan beberapa cara, antara lain:

• Memberikan akses kredit kepada usaha mikro untuk modal kerja atau investasi sehingga dapat meningkatkan produksi, penjualan, dan laba usaha.

• Memberikan akses tabungan kepada usaha mikro untuk menyimpan kelebihan likuiditas atau dana cadangan sehingga dapat meningkatkan ketahanan finansial dan mengurangi risiko kekurangan dana.

• Memberikan akses asuransi kepada usaha mikro untuk melindungi aset atau pendapatan usaha dari risiko kerugian akibat bencana alam, kecelakaan, kesehatan, atau kematian sehingga dapat mengurangi dampak negatif terhadap kelangsungan usaha.

• Memberikan akses remitansi kepada usaha mikro untuk mengirim atau menerima uang dari keluarga atau mitra usaha di daerah lain sehingga dapat meningkatkan arus kas dan memperluas jaringan usaha.

Contoh LKM yang Ada di Indonesia 

Beberapa contoh LKM yang ada di Indonesia antara lain:

• Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang berbentuk badan hukum perseorangan atau badan hukum lainnya yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

• Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam sebagai kegiatan pokok dan memberikan jasa-jasa perbankan lainnya kepada anggota dan masyarakat umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Lembaga Keuangan Mikro Non Bank (LKMNB) adalah lembaga keuangan mikro yang bukan berbentuk bank atau koperasi, seperti yayasan, badan usaha milik desa, lembaga swadaya masyarakat, dan sejenisnya.

• Bank Wakaf Mikro (BWM) adalah lembaga keuangan mikro dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana wakaf, dimana dana tersebut digunakan untuk usaha mikro dengan prinsip syariah.

• Lumbung Desa adalah lembaga keuangan mikro yang berbasis komunitas desa yang menghimpun dana dari masyarakat desa dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat desa dalam bentuk pinjaman produktif.

Tantangan Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia

Meskipun LKM memiliki peran strategis dalam membantu pengentasan kemiskinan di Indonesia, LKM juga menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi. Beberapa tantangan tersebut antara lain:

• Kurangnya dasar hukum yang jelas dan kuat untuk melindungi kegiatan LKM, khususnya yang menghimpun dana dari masyarakat. Hal ini menyebabkan LKM rentan terhadap risiko keamanan, penipuan, dan persaingan tidak sehat dari lembaga keuangan ilegal seperti rentenir atau LSM nakal.

• Kurangnya pengawasan dan pembinaan yang efektif dan terintegrasi dari pemerintah dan otoritas terkait. Hal ini menyebabkan LKM sulit untuk memenuhi standar prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik. Hal ini juga menyebabkan LKM sulit untuk terhubung dengan sistem keuangan nasional dan mendapatkan dukungan dari lembaga keuangan formal.

• Kurangnya kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam LKM, baik di tingkat manajemen maupun operasional. Hal ini menyebabkan LKM sulit untuk meningkatkan kinerja, layanan, produk, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi nasabah.

• Kurangnya dukungan dan fasilitas dari pemerintah dan mitra strategis untuk mengembangkan usaha mikro yang menjadi nasabah LKM. Hal ini menyebabkan usaha mikro sulit untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, diversifikasi, dan akses pasar yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.

Upaya Peningkatan Peran Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan meningkatkan peran LKM dalam membantu pengentasan kemiskinan di Indonesia, diperlukan upaya-upaya bersama dari berbagai pihak, antara lain:

• Pemerintah perlu menyusun dan menerapkan regulasi yang jelas, kuat, dan konsisten untuk melindungi kegiatan LKM, khususnya yang menghimpun dana dari masyarakat. Regulasi ini juga perlu memberikan insentif dan kemudahan bagi LKM untuk berkembang dan berinovasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasar.

• Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan terintegrasi bagi LKM dengan melibatkan berbagai instansi terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Desa PDTT, dan lain-lain. Pengawasan dan pembinaan ini perlu dilakukan secara proporsional, fleksibel, dan berbasis risiko sesuai dengan karakteristik dan kapasitas LKM.

• Pemerintah perlu memberikan dukungan dan fasilitas bagi pengembangan usaha mikro yang menjadi nasabah LKM, seperti bantuan modal, bimbingan usaha, pelatihan keterampilan, sertifikasi produk, fasilitasi akses pasar, dan lain-lain. Dukungan dan fasilitas ini perlu disesuaikan dengan potensi dan kearifan lokal masing-masing daerah.

Dampak Lembaga Keuangan Mikro Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengukur dampak LKM terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati dan Kusumawati (2019) menggunakan data panel dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat pada tahun 2013-2017. Penelitian ini menggunakan variabel jumlah LKM, jumlah nasabah LKM, jumlah kredit LKM, dan indeks pemberdayaan perempuan sebagai variabel independen dan persentase penduduk miskin sebagai variabel dependen.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa LKM dan pemberdayaan perempuan secara simultan mempengaruhi tingkat kemiskinan. Secara parsial, LKM dan pemberdayaan perempuan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumedang. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak LKM yang ada, semakin banyak nasabah yang dilayani, semakin besar kredit yang disalurkan, dan semakin tinggi indeks pemberdayaan perempuan, maka semakin rendah tingkat kemiskinan yang ada.

Penelitian lain yang dilakukan oleh San Marino dan Gunawan (2020) menggunakan data primer dari 130 responden perempuan yang menjadi nasabah LKM di Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan variabel layanan LKM dan program pemberdayaan perempuan sebagai variabel independen dan pengentasan kemiskinan sebagai variabel dependen.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa layanan LKM dan program pemberdayaan perempuan secara simultan mempengaruhi pengentasan kemiskinan. Secara parsial, layanan LKM dan program pemberdayaan perempuan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik layanan LKM yang diberikan, seperti kredit, tabungan, asuransi, dan remitansi, dan semakin banyak program pemberdayaan perempuan yang diikuti, seperti pelatihan usaha, bantuan modal, fasilitasi pasar, dan lain-lain, maka semakin tinggi tingkat pengentasan kemiskinan yang dicapai.

Dari kedua penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa LKM memiliki dampak yang positif terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia. LKM dapat membantu usaha mikro untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan, lapangan kerja, dan kesejahteraan. LKM juga dapat membantu perempuan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, partisipasi, dan hak-hak mereka. Oleh karena itu, LKM perlu terus didukung dan dikembangkan sebagai salah satu strategi efektif untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia.

Berbagi :