Risiko Operasional Bank Century: Penyebab, Dampak, dan Solusi

    Risiko operasional adalah risiko yang timbul akibat kegagalan sistem, proses, manusia, atau peristiwa eksternal yang dapat mengganggu kinerja suatu organisasi. Risiko operasional dapat berdampak negatif pada reputasi, keuangan, atau kelangsungan usaha suatu organisasi.

Salah satu contoh kasus risiko operasional yang terjadi di Indonesia adalah kasus Bank Century. Bank Century adalah bank swasta nasional yang didirikan pada tahun 1989 dengan nama Bank Cipta Daya. Pada tahun 2004, bank ini berganti nama menjadi Bank Century dan melakukan ekspansi bisnis dengan menawarkan produk dan layanan perbankan ritel dan korporasi.

Pada tahun 2008, Bank Century mengalami krisis likuiditas akibat penarikan dana besar-besaran oleh nasabahnya. Hal ini disebabkan oleh adanya isu negatif yang beredar di masyarakat tentang kondisi keuangan bank tersebut. Selain itu, Bank Century juga diduga melakukan praktik perbankan yang tidak sehat, seperti pemberian kredit bermasalah, penggelapan dana nasabah, manipulasi laporan keuangan, dan penyalahgunaan wewenang oleh manajemen.

Untuk menyelamatkan Bank Century dari kebangkrutan, pemerintah melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memutuskan untuk memberikan bantuan dana talangan sebesar Rp 6,76 triliun pada November 2008. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Bank Century merupakan bank sistemik yang dapat memicu krisis perbankan dan perekonomian nasional jika gagal bayar.

Namun, keputusan pemerintah ini menuai kontroversi dan kritik dari berbagai pihak. Beberapa pihak menilai bahwa bantuan dana talangan tersebut tidak transparan, tidak sesuai dengan aturan hukum, tidak efektif, dan tidak adil. Beberapa pihak juga menuding bahwa ada motif politik di balik keputusan tersebut.

Penyebab Risiko Operasional Bank Century

Berdasarkan hasil audit dan investigasi yang dilakukan oleh berbagai lembaga negara, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA), terdapat beberapa penyebab risiko operasional yang dialami oleh Bank Century, antara lain:

• Kegagalan manajemen dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), seperti tidak adanya pengawasan internal yang efektif, tidak adanya manajemen risiko yang memadai, tidak adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan, dan tidak adanya kode etik yang ditaati oleh seluruh jajaran organisasi.
• Kegagalan pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan yang efektif dan independen terhadap kinerja dan kepatuhan Bank Century terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti tidak adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antara lembaga pengawas (Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan), tidak adanya tindakan preventif dan korektif yang tepat dan cepat terhadap indikasi penyimpangan yang terjadi di Bank Century, dan tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Bank Century.
• Kegagalan pemerintah dalam mengambil keputusan yang tepat, rasional, dan bertanggung jawab terkait dengan penanganan kasus Bank Century, seperti tidak adanya kriteria yang jelas dan objektif dalam menentukan status bank sistemik, tidak adanya mekanisme yang transparan dan akuntabel dalam memberikan bantuan dana talangan, tidak adanya pengawasan dan evaluasi yang ketat terhadap penggunaan dana talangan, dan tidak adanya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku-pelaku yang bertanggung jawab atas kerugian negara.

Dampak Risiko Operasional Bank Century

Kasus Bank Century telah menimbulkan dampak negatif yang luas dan mendalam bagi perekonomian Indonesia, antara lain:

• Menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan pemerintah. Hal ini dapat berpengaruh pada penurunan tingkat simpanan nasabah, peningkatan biaya modal bagi bank, penurunan kredit perbankan, penurunan investasi, dan penurunan pertumbuhan ekonomi.
• Menimbulkan kerugian negara yang besar. Berdasarkan hasil audit BPK, total kerugian negara akibat kasus Bank Century mencapai Rp 7,4 triliun. Kerugian ini terdiri dari selisih antara nilai aset dan kewajiban Bank Century sebesar Rp 4,8 triliun dan bunga dana talangan sebesar Rp 2,6 triliun. Kerugian ini harus ditanggung oleh APBN yang seharusnya dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan nasional.
• Menimbulkan konflik politik dan hukum yang berkepanjangan. Kasus Bank Century telah menjadi sumber perdebatan dan pertikaian antara berbagai pihak, seperti pemerintah, DPR, BPK, KPK, MA, partai politik, LSM, media massa, dan masyarakat. Hal ini dapat mengganggu stabilitas politik dan hukum di Indonesia.

Solusi Risiko Operasional Bank Century

Untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan, diperlukan beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak terkait, antara lain:

• Meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) di sektor perbankan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat fungsi pengawasan internal dan eksternal bank, memperbaiki manajemen risiko bank, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengambilan keputusan bank, dan menegakkan kode etik bank.
• Meningkatkan kualitas pengawasan perbankan oleh lembaga pengawas (Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan). Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara lembaga pengawas, meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengawas bank, meningkatkan frekuensi dan intensitas pemeriksaan bank, dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran bank.
• Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pemerintah terkait dengan penanganan kasus perbankan. Hal ini dapat dilakukan dengan menyusun kriteria yang jelas dan objektif dalam menentukan status bank sistemik, menyusun mekanisme yang transparan dan akuntabel dalam memberikan bantuan dana talangan, menyusun pengawasan dan evaluasi yang ketat terhadap penggunaan dana talangan, dan menegakkan hukum terhadap pelaku-pelaku yang bertanggung jawab atas kerugian negara.

Berbagi :