Ciri Sistem Pemerintahan Parlementer: Apa Saja dan Bagaimana Penerapannya?

    Sistem pemerintahan parlementer termasuk salah satu bentuk sistem pemerintahan yang diterapkan di dunia. Sistem ini memiliki ciri khas yang membedakannya dengan sistem pemerintahan lainnya, seperti presidensial atau semi-presidensial. Lalu, apa saja ciri sistem pemerintahan parlementer dan bagaimana penerapannya di berbagai negara? Simak ulasan berikut ini.

Pengertian Sistem Pemerintahan Parlementer

Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif berada di tangan kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri. Kabinet ini bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif, yang memiliki hak untuk memberikan mosi tidak percaya atau mosi kepercayaan. Jika kabinet mendapat mosi tidak percaya dari parlemen, maka kabinet harus mengundurkan diri atau membubarkan parlemen dan mengadakan pemilihan umum baru.

Dalam sistem ini, kepala negara biasanya tidak memiliki kekuasaan eksekutif yang signifikan dan hanya berfungsi sebagai simbol negara. Kepala negara bisa berupa raja atau ratu (monarki konstitusional) atau presiden (republik parlementer). Kepala negara biasanya menunjuk perdana menteri dari partai atau koalisi partai yang memenangkan pemilihan umum atau memiliki mayoritas kursi di parlemen.

Ciri Sistem Pemerintahan Parlementer

Sistem pemerintahan parlementer memiliki beberapa ciri khas, antara lain:

• Kekuasaan eksekutif berada di tangan kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri.
• Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan bisa digulingkan dengan mosi tidak percaya atau mosi kepercayaan.
• Kepala negara berperan sebagai simbol negara dan tidak memiliki kekuasaan eksekutif yang besar.
• Kepala negara menunjuk perdana menteri dari partai atau koalisi partai yang memenangkan pemilihan umum atau memiliki mayoritas kursi di parlemen.
• Parlemen memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.
• Parlemen bisa dibubarkan oleh kabinet atau kepala negara untuk mengadakan pemilihan umum baru.
• Pemilihan umum dilakukan secara proporsional atau campuran untuk memilih anggota parlemen.
• Partai politik berperan penting dalam sistem pemerintahan parlementer.

Penerapan Sistem Pemerintahan Parlementer

Sistem pemerintahan parlementer banyak diterapkan di berbagai negara di dunia, terutama di Eropa. Beberapa contoh negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer adalah:

Inggris: Negara ini merupakan contoh klasik sistem pemerintahan parlementer dengan monarki konstitusional. Kepala negaranya adalah Ratu Elizabeth II, sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri Boris Johnson dari Partai Konservatif. Parlemennya terdiri dari dua kamar, yaitu House of Commons (Dewan Rakyat) dan House of Lords (Dewan Bangsawan).

Jerman: Negara ini merupakan contoh sistem pemerintahan parlementer dengan republik parlementer. Kepala negaranya adalah Presiden Frank-Walter Steinmeier, sedangkan kepala pemerintahannya adalah Kanselir Angela Merkel dari Partai Demokrat Kristen. Parlemennya terdiri dari dua kamar, yaitu Bundestag (Dewan Federal) dan Bundesrat (Dewan Negara Bagian).

India: Negara ini merupakan contoh sistem pemerintahan parlementer dengan republik federal. Kepala negaranya adalah Presiden Ram Nath Kovind, sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri Narendra Modi dari Partai Bharatiya Janata. Parlemennya terdiri dari dua kamar, yaitu Lok Sabha (Dewan Rakyat) dan Rajya Sabha (Dewan Negara).

Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer

Sistem pemerintahan parlementer memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan, antara lain:

Kelebihan:

• Memperkuat hubungan antara eksekutif dan legislatif, sehingga memudahkan pembuatan kebijakan dan pengawasan.
• Memperkuat peran partai politik dalam menentukan arah politik dan program pemerintah.
• Memperkuat perwakilan rakyat dalam parlemen melalui sistem pemilihan proporsional atau campuran.
• Memungkinkan pergantian pemerintah secara cepat jika terjadi krisis politik atau ketidakpercayaan.

Kekurangan:

• Rentan terhadap ketidakstabilan politik karena mudahnya mosi tidak percaya atau mosi kepercayaan.
• Rentan terhadap dominasi satu partai atau koalisi partai yang memiliki mayoritas besar di parlemen.
• Rentan terhadap konflik antara kepala negara dan kepala pemerintahan jika berasal dari partai yang berbeda.
• Rentan terhadap fragmentasi partai politik karena adanya persaingan internal atau eksternal.

Berbagi :